peraturan pemilihan kepala desa. go. peraturan pemilihan kepala desa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 35. 87, LL Kab. (4) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan bergelombang sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun, dengan interval waktu 2(dua) tahun. pencalonan;Kepala Desa Antar Waktu melalui musyawarah Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; b. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 128/PUU-XIII/2015, terkait uji materi Pasal 33 huruf g, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 September 2017 dalam Berita Negara. 8. Glosarium. Pemilihan Kepala Desa. 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato, hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, selanjutnya diatur oleh Bupati. BUPATI BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANYUMAS, Menimbang : a. BAB II PENCALONAN DAN PEMILIHAN KEPALA DESA Bagian Pertama PERSIAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 2 (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. T. Pemilihan-Kepala Desa . 6, LD. ABSTRAK: bahwa dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1 Tahun 2018. Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu; Mengingat : 1. Yang dimaksud dengan musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa), yaitu mulai dari penetapan calon, pemilihan calon dan penetapan calon terpilih. 2022/NO. Pemilihan Kepala Desa tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Prayungan Tahun 2022; Mengingat : 1. Dokumen Peraturan : Permendagri No. PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA . 5. Berikut ini, beberapa syarat calon kepala desa 2022 yang perlu anda ketahui dan wajib dipenuhi…. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 6. 2021/No. Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Calon Kepala Desa 5. secara serentak satu kali; atau b. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala DesaABSTRAK: bahwa untuk mendukung pelaksanaan tertib administrasi dalam rangka kelancaran proses dan mekanisme pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa se-Kabupaten Majene, maka perlu disusun pedoman pemilihan kepala desa. U. 856 kali: kuisioner indeks desa membangun (idm) tahun 2023: 25 agustus 2022 | 16. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No. Pada saat Peraturan Daerah ini beriaku, Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24) dicabut dan dinyatakan tidak beriaku;. Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Deli Serdang menyebutkan bahwa “BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa yang unsur kepanitiaan terdiri dari tokoh masyarakat, perangkat Desa dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa”, berkenaan dengan hal tersebut maka kami. (*) Pasal 5 MATERI POKOK PERATURAN. 1. persiapan; b. BAB II PENGANGKATAN KEPALA DESA Bagian Kesatu. Konten tersebut mengulas tentang Permendagri No 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Desa | Berikut ini merupakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua. Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Ketentuan umum ,Pemılıhan kepala Desa dalam kondısı bencana non alam covıd-19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,Pasal 45 Ayat 8 (Delapan) Peraturan Pemerintah NomorABSTRAK: bahwa dengan adanya dinamika perubahan peraturan perundang-undangan serta mengakomodir pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa untuk tetap menjaga protokol kesehatan dalam masa pandemi Corona Virus Disease (COVID-19), maka Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tata Cara. pemilihan - kepala desa - covid-19. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 47 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN. 3. 2017/NO. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019. Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1. 11. 2. Nomor Pengundangan. 72, BN. desa. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 87, BD. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatanPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, dengan ini disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan masa jabatan kepala desa, berikut ini kami sampaikan hal-hal di bawah ini: 1. 2022. Mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa. E. Kepala Desa, Perangkat Desa, Bpd , Pegawai Negeri Sipil, Tni Dan Polri Sebagai Calon Kepala Desa 5. Kepala Desa adalah salah satu unsur penyelenggara pemerintah desa. Whatsapp. Jenis. Setahun setelah kerusuhan usai pertandingan antara Arema FC dan Persebaya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur yang menewaskan 135. 9, BD. Dalam pasal 1 angka 5 Permendagri no. Indonesia, Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa. 646. Kebijakan pemilihan Kepala Desa serentak ini ditetapkan dalam Perda. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 7 Tahun 2017 tentang. T. airmerah. Permendagri 112 Tahun 2014 merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sebagai tindak lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang mengatur pedoman/petunjuk teknis Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). pkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa; Menimbang PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU MELALUt MtiSYAWARAH DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEGAL, TENTANG PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR . Artinya, Bagi anda yang mempunyai keinginan untuk. Demikian ulasan mengenai Panitia Pemilihan Kepala Desa: Tugas, Unsur, Susunan, Contoh SK, desain Logo, besaran Honor, Masa Kerja, dan Tata cara pembentukan-Nya Tahun 2021. Pemberhentian Kepala Desa 9. ABSTRAK: Menimbang : a. Peraturan Menteri. PERMENDAGRI No. K epada : Yth. a. 2019. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu Melalui Musyawarah Desa 5. Pemilihan Kepala Desa Bergelombang adalah pemilihan Kepala desa. PEMILIHAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MAJENE, Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perihal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak di kabupaten, maka perlu menetapkan Peraturan DaerahABSTRAK: bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majalengka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemilihan dan. Pemilihan Kepala Desa yang diatur. BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (Pasal 4 Perda 5/2021+Mulok) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan. Dalam Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan Peraturan Dearah Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalinan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu tentang ketentuan umum, pemilihan Kepala Desa, tugas panitia pemilihan kabupaten, syarat calon Kepala Desa, kelengkapan. 32 Tahun 2004, UU No. ABSTRAK: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Bupati Pohuwato No. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. sdgs desa dan penerapannya ke dalam rkp desa dan rpjm desa: 14 november 2022 | 18. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Kepala Desa pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; e. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2021. Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Bupati. ABSTRAK: bahwa dengan telah dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak gelombang kedua, dipandang perlu dilakukan evaluasi dan penyesuaian atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2018 tentang Tatacara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, perlu. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untukPeraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2015. 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 16. 10. Peraturan Bupati Sambas Nomor 27 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (Berita Mencabut Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 27) dan Peraturan Bupati Sambas Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. ABSTRAK: bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, telah diundangkan Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 -Tah'un 2015 Ten tang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. Bersedia Mentaati/Mematuhi Tata tertib Panitia Pemilihan Kepala Desa Sumbergedang; d Permohonan tidak harus diantarkan sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa boleh. 23, Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2021 Nomor 911. bahwa pemilihan dan pengangkatan Kepala Desa yang demokratis merupakan bentuk perwujudan kedaulatan. ABSTRAK: Untuk melaksanakan Permendagri No. 13. Pengertian Kepala Desa Menurut Undang- Undang no. 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Permendagri No. Dalam praktik demokrasi langsung seperti ini yang. Pasal 4 (1) Pemilihan. Pasal 31, Pemilihan Kepala Desa UU No 6 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. 1. 2022. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, perlu dilakukan penyesuaian seiring dengan perkembangan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. Asalkan,anda tetap memperhatikan apa saja syarat pemilihan kepala desa. Bahwa Penggugat adalah Kepala Desa Sendangwaru, KecamatanKragan, Kabupaten Rembang yang sah, yang dipilih secara langsungmelalui Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) yang demokratis, dantelah diangkat pada tanggal 3 Desember 2009, berdasarkan SuratKeputusan Bupati Rembang Nomor 141. CATATAN: Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2022. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMILIHAN KEPALA DESA. Ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf 1, huruf m angka 4,Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah. Semoga penjelasan dan contoh format yang kami sajikan itu dapat bermanfaat untuk Anda semua. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 123); BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala. Pejabat Pengundangan. PERATURAN DESA MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN. pemberhentian kepala desa; CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA). TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TEMANGGUNG,. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun. Ketentuan Peralihan 9. Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. masa jabatan 6. Dalam peraturan ini diautr mengenai Pemilihan kepala desa,persiapan pemilihan kepala desa pembiayaan ,pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa,ketentuan peralihan ,ketentuan penutup. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 24 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah. Jenis. 3. pelaksanaan; d. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah. Peraturan Bupati Tentang Pemilihan Kepala Desa, Berisi Tentang: 1. UU No. 65, BN. (2) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri dari Perangkat Desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Pembentukan Panitia Pilkades oleh BPD terdapat pada Pasal 45 Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6. Peraturan Bupati (PERBUP) NO. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,. Panitia Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu Melalui Musyawarah Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPDTipe Dokumen. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) NO. Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa perlu dilakukan untuk kelancaran proses pemilihan dan pemberhentian kepala desa; Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat. 9, BD 2019/09. ABSTRAK: bahwa untuk melaksanakan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 1 Tahun 2015. (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam,' tahun. 1 Tahun 2015. Lahirnya UU Desa ini menjadi dasar hukum mengenai pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam Pasal 31 ayat (1) Setelah lahirnya UU no. f. BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, JENIS, RUANG LINGKUP, WAKTU PELAKSANAAN DAN SUMBER ANGGARAN BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VI KETENTUAN PENUTUP. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk memimpin dan3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa T. jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhir masa jabatan. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan; dan . 11. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah. Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2015 yang mengatur Pemilihan Kepala. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa, terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 4. Abstrak. Tipe Dokumen. kepala desa, perangkat desa, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI sebagai calon kepala desa 5. 12· TAHUN 2019 PROVINS! JAWA TENGAH BUPATITEGAL Pemilihan Kepala Desa. 2021. pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU- XIII/2015 mengenai ketentuan syarat domisili Bakal Calon Kepala Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten. Pandemi COVID-19 berakibat pada seluruh sendi kehidupan. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud. Pasal 3 Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh. PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 64 TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA DI KABUPATEN DELI SERDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI DELI SERDANG, Menimbang : a. (2) Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa. PERATURANDAERAHKABUPATENMUSIBANYUASIN NOMOR6TAHUN2019 TENTANG PEMILIHANKEPALADESA DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan DaerahPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092). (4) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan. Peraturan Perundang-undangan. 2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. bahwa ketentuan mengenai penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa harus disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana nonalam pandemi Corona Virus Disease 2019 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun. Sambas No. Aturan Terbaru tentang Pemilihan Kepala Desa Pemerintah telah mengeluarkan aturan terbaru yang mengatur tentang mekanisme pilakades, aturan tersebut tertuang dalam. bahwa untuk menyesuaikan dinamika perkembangan perundang-undangan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, maka. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 8 dan Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 143, maka untuk kelancaran pelaksanaannya perlu diterbitkan. 14. Login; Tema.